0
0
JAKARTA – Indonesia kini menduduki posisi terendah kelima dalam hal upah minimum regional (UMR) di kawasan Asia Tenggara, posisi yang mencerminkan rendahnya standar upah negara ini dibandingkan negara tetangga. Sebaliknya, Indonesia mencatat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang relatif tinggi di wilayahnya yaitu sebesar 11% dan diperkirakan akan meningkat pada tahun depan menjadi 12%.
Setelah negara-negara tetangga
Meskipun Indonesia memiliki perekonomian terbesar di Asia Tenggara, tingkat upah di negara ini masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data terakhir, Indonesia menduduki peringkat kelima upah minimum terendah di kawasan Asia Tenggara.
Negara-negara dengan upah tertinggi, termasuk Singapura, memiliki upah minimum lebih dari USD 1.000 per bulan atau sekitar Rp 15 juta, sedangkan di Indonesia, meskipun bervariasi antar provinsi, namun masih berada pada kisaran yang jauh lebih rendah, yaitu rata-rata Rp. 2. -5 juta
Fenomena ini menunjukkan ketimpangan distribusi kesejahteraan di Indonesia yang semakin memperparah tantangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Banyak pekerja Indonesia, khususnya di sektor informal, terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif.
Beban pajak yang berat bagi konsumen
Selain persoalan UMR, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal perpajakan. Sejak diterapkan pada 1 April 2022, PPN 11% di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand masih menerapkan tarif PPN lebih rendah sekitar 6-7%.
Meski rencana kebijakan PPN 12% bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai pembangunan, namun banyak pihak yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Kenaikan tarif PPN berpotensi menambah beban konsumen yang sudah terbebani oleh tingginya inflasi dan ketidakpastian perekonomian global.
Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kedua tantangan tersebut harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kenaikan PPN misalnya, meski diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN, namun juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
