dianrakyat.co.id – Sebanyak 51 siswa dari delapan sekolah menengah negeri di Depok didiskualifikasi. Pasalnya, puluhan siswa tersebut diduga memanipulasi nilainya agar bisa masuk ke SMA Negeri. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menemukan tanda-tanda penipuan.
Selama perekrutan, beberapa lusin calon siswa diperiksa nilai-nilainya dengan harapan mereka bisa masuk ke sekolah menengah negeri. Mereka melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur laporan kemajuan. 51 siswa ditarik setelah tanda-tanda kecurangan terdeteksi.
Informasi yang diperoleh, delapan sekolah menerima 51 calon siswa. Mereka berasal dari salah satu SMPN di wilayah Pancoranmas, Depok.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Depok menyayangkan tindakan curang tersebut. Kementerian mengaku terkejut dengan temuan tersebut.
“Kami mohon maaf atas hal ini, yang jelas kami juga kaget. Ini menjadi pembelajaran bagi kami,” kata Sutarno, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Rabu, 19 Juli 2024.
Ia merekomendasikan seluruh tim untuk mengintensifkan pengawasan, terutama di tingkat sekolah menengah. Dia menekankan bahwa memperkuat tindakan pencegahan akan mencegah hal ini terjadi.
“Kalau SD tidak sama tapi tidak kita lanjutkan, siapa tahu, mungkin SD mau ke SMA ya? “Langkah-langkah yang perlu kita ambil saat ini dalam situasi seperti ini adalah pertama-tama memastikan bahwa anak-anak yang terkena dampak aman, menjelaskan hal ini kepada orang tua sehingga mereka berdua memahami bahwa dalam situasi seperti ini penting bagi anak-anak mereka untuk tetap tinggal. di sekolah,” katanya.
Departemen akan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kementerian memanggil sejumlah orang terkait.
“Kami menelepon, itu yang saya katakan. Karena kami masih belum tahu, karena kami jelaskan bukan hanya dengan pihak pendidikan, tapi dengan Irjen di semua tingkat kementerian, sampai sejauh mana, kenapa bisa terjadi, apa motifnya, dan sebagainya,” ujarnya.
Kementerian juga akan mengklarifikasi SMP terkait. Jadi sudah jelas apa masalahnya. Ia menambahkan, “Jadi semuanya bersama mereka melakukan pembekalan monitoring di sekolah SMP Negeri 19.
Sutarno mengaku belum mengetahui kapan aksi tersebut terjadi. Namun hasil laporan tersebut baru diketahui pada tahun ini. “Satu-satunya hal yang kami ketahui tentang tahun ini adalah tahun ini, dan mereka meneruskannya,” akunya.
Baca artikel menarik dianrakyat.co.id Education lainnya di tautan ini. Menko Pembangunan Sosial dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar membahas usulan Gibran untuk menghapuskan zonasi sekolah. Menteri akan membahas. Pendidikan Dasar. dianrakyat.co.id.co.id 22 November 2024