0
0
Jakarta, dianrakyat.co.id – Wakil Ketua Komisi 20 Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.
“Saya kira informasi ini akan menjadi dasar untuk mengambil beberapa rekomendasi,” kata Dede dari Komite DPR RI.
“Saya tertarik dan ini yang ingin kita perjuangkan. Sekitar 5 juta anak lahir setiap tahunnya dan butuh pendidikan. Jadi kita bedakan antara swasta, negeri, dan sebagainya jadi,” lanjutnya. .
Di masa depan, politisi Partai Demokrat ini mengharapkan pemerintah memetakan kembali konsep hasil pendidikan selama 20 tahun ke depan dengan lebih akurat. Oleh karena itu, jelas pemerintah mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk biaya pendidikan setiap tahunnya.
“Kita harus bekerjasama dengan (sekolah) swasta, terutama soal PPDB dan lain-lain. Tidak mungkin membangun sekolah negeri dalam waktu singkat, dan membangun sekolah membutuhkan dana Rp 400 triliun , ini bukan soal infrastruktur, tapi kalau sekolah, ini soal kebersamaan kita dalam proses belajar mengajar,” ujarnya.
Anggota DPRD Daerah Pemilihan 2 Jawa Barat itu kemudian menegaskan bahwa partainya sedang mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan dana BOS dan kebutuhan dana BOS untuk sekolah swasta.
“Konsep dasarnya sederhana: Siswa yang tidak bersekolah [sekolah negeri] dikirim ke sekolah swasta yang dibiayai negara. Guru digaji negara, sarana dan prasarana disediakan negara seorang politikus dari Fraksi Partai Demokrat.
Pak Dede kemudian mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengurus dana APBN sebesar 20 persen yang akan dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Dede, hal ini justru akan menimbulkan tarik menarik antar kementerian dan lembaga lain.
“Kemarin kalau saya tidak salah ingat, Presiden dalam pidatonya mengatakan akan fokus pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Jadi kami duduk dan memikirkan seberapa besar kendali yang harus dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. , seberapa banyak yang harus atau harus ditangani oleh Kementerian Agama? “Kami akan saling bertukar pikiran, sehingga nanti pasti ada pembahasannya jika ada hal lain yang dipotong atau bagaimana,” tutupnya hari ini. Selesai Pembentukan 13 Komite Pimpinan DPR menggelar rapat terakhir pada Jumat sore, 11 Oktober 2024.
