Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Bapak Marsudi Wahyu Kisworo mengaku khawatir dengan tingkat korupsi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia yang notabene merupakan negara berdasarkan Pancasila memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia setelah Uganda.
Berbeda dengan negara lain seperti Selandia Baru atau Skandinavia yang tidak memiliki dan mengakui Pancasila namun tingkat korupsinya sangat rendah. Artinya mereka lebih Pancasila dibandingkan kita, kata Prof. Marsudi Wahyu Kisworo pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara MPR-RI dan UP tentang Sosialisasi Pancasila di Dewan Nusantara Fakultas Hukum UP Jakarta.
Katanya, negara lain tidak mengumandangkan Pancasila, tapi mengamalkannya. Beda dengan kita yang menyanyikan Pancasila hanya di mulut, tapi tidak di hati.
Dengan situasi ini, perguruan tinggi mempunyai pekerjaan rumah untuk menanamkan Pancasila di hati, bukan hanya di mulut. “Kita awali dari hal kecil seperti datang ke kelas tepat waktu karena kalau tidak tepat waktu berarti kita tidak Cikgu Pancasila karena membuang-buang waktu. Ingatkan mereka, karena sekarang zaman korupsi, berarti mereka tidak Pancasila,” ujarnya.
Untuk menanamkan kejujuran, ia menyarankan agar siswa diberi kesempatan mengikuti ujian tanpa pengawasan. “Kami akan melatih siswa untuk bersikap jujur, misalnya dengan memberi kesempatan mengikuti ujian tanpa pengawasan. Kalau masih menyontek berarti tidak Pancasila,” kata Rektor Marsudi.
Diakuinya, seiring berjalannya waktu, penanaman nilai-nilai Pancasila perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Sehingga kemasannya perlu disesuaikan misalnya melalui media sosial, TikTok, YouTube dan lain-lain yang menarik minat generasi muda agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Terkait MoU dengan MPR untuk Umat Pancasila bertujuan untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pancasila harus menjadi ideologi besar seperti kebebasan dan sosialisme.
Sementara itu, Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah mengatakan, kerjasama dengan UP ini merupakan yang ke-2 kalinya.
Menurutnya, di MPR terdapat 4 pilar proyek transformasi sosial, yaitu: Sosialisme Pancasila, Konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. “Jadi kita tidak ingin Pancasila dikenang saja, tapi Pancasila adalah jati diri kita,” ujarnya.
Menurutnya, generasi muda saat ini sudah akrab dengan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan lebih mengenal budaya luar negeri.