Penerbitan Surat Utang Korporasi Naik selama Pemerintahan Jokowi

Liputan6, Jakarta Kepala Badan Pengkajian Perekonomian Indonesia atau Pfindo yang menerbitkan izin kredit korporasi, merasakan tren kenaikan utang pemerintah Jodo.

“Tren penerbitan surat berharga korporasi meningkat secara finansial sejak tahun ini, hingga diluncurkannya Proyek Strategis Nasional,” kata Subinto dalam konferensi pers, Kamis (24/10/2014). 

Suhindto mengatakan, hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan infrastruktur sehingga perusahaan-perusahaan yang dekat dengan negara (pendapatan) terpaksa mencari surat utang. Banyak perusahaan publik

Suhindarto menambahkan, pada periode 2016 hingga 2016 hingga 2016, banyak sekali pinjaman surat berharga yang diterbitkan untuk kebutuhan pembiayaan. 

Dibandingkan pemerintahan sebelum Jokowi atau 2013, SUNINDINDO menyebut penerbitan surat utang lebih sedikit. 

Berbeda dengan sebelum tahun 2014 atau 2013, penerbitan surat berharga tidak pernah melebihi triple digit, biasanya hanya dua kali lipat. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, penerbitan surat berharga korporasi mengalami peningkatan yang signifikan, ujarnya. 

Senada dengan itu, Kepala Distribusi Jasa Keuangan Potindo, Martin Johansson, mengatakan total pinjaman korporasi korporasi secara keseluruhan pada 20 September tahun ini mencapai Rp 94,9 September. 

Penerbitan korporasi yang terdiri dari obligasi korporasi dan Sukuk tercatat sebesar Rp93,4 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp89,3 triliun. 

“Sebagian besar perkiraan penggunaan dana untuk modal kerja (65,4 persen) dan refinancing (24,5 persen),” kata Martin. 

Sementara itu, Pifindo menguasai 85,6 persen dari total efek yang dimiliki pada bulan Januari hingga 2024.