dianrakyat.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2,37 triliun dari pagu awal tahun anggaran 2024 sebesar Rp147,37 triliun menjadi Rp149,74 triliun.
Besaran anggaran tersebut diprioritaskan dalam program nasional berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono atau biasa disapa Pak Bass mengatakan, dalam pelaksanaan rencana penggunaan gedung pada tahun 2024, pihaknya tengah melihat penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung (kontrak tahun jamak), optimalisasi bangunan-bangunan yang telah dibangun. melalui Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Akses Rehabilitasi (OPOR), dan pengembangan fasilitas sesuai perintah presiden.
Sesuai arahan Presiden, tujuan rencana tahun 2024 adalah menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024, kecuali beberapa paket pekerjaan pembangunan infrastruktur Perjanjian Multi Tahun yang baru akan dimulai pada bulan Oktober 2023, seperti pembangunan Bendungan Cibeet, Cijurai, Karangnongko, Pelosika, Cabean dan Ring Road Nias,” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (4 Februari 2024).
Bendungan Cibeet dan Cijurei untuk mengurangi daerah rawan banjir di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Bendungan Karangnongko akan mengairi lahan seluas 6.900 hektar di Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi.
Bendungan Pelosika berfungsi untuk mengairi lahan irigasi seluas 22.000 hektar, menggerakkan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 20 megawatt, dan mengurangi risiko banjir di Sultra. Bendungan Kabini untuk air tawar di wilayah Blora, Pati dan irigasi di wilayah irigasi Karanganiar seluas 80 Ha.
Basuki menjelaskan, batas atas anggaran Kementerian PUPR tahun anggaran 2024 akan digunakan untuk kegiatan di sektor sumber daya air sebesar Rp48,84 triliun. Antara lain melanjutkan pembangunan 28 bendungan dengan dua bendungan baru (Bendungan Pelosika di Sulawesi Utara dan Kedunglanggar di Jawa Tengah), 7 bendungan sudah dalam tahap pembangunan dan 17 bendungan akan selesai dibangun.
Selain itu, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 33.334 hektar dan perluasan irigasi seluas 184.103 hektar.
Kemudian, pembangunan pelindung banjir dan pelindung pantai sepanjang 152,69 km, pembangunan waduk air hijau berkapasitas 2,9 m3/detik dan pembangunan 24 waduk antara lain Tukad Unda Embung (Bali), KIPP-IKN Embung (Kaltim). dan Pulau Embung Hiri (Maluku Utara).
Sedangkan kegiatan pertama di bidang jalan dan jembatan sebesar Rp56,56 triliun. Antara lain peningkatan konektivitas jalan sepanjang 50,8 km, pembangunan jalan sepanjang 301,75 km, peningkatan ketersediaan jalan layang/underpass/terowongan sepanjang 2.477 meter.
Berikutnya, pembangunan dan perluasan jembatan sepanjang 5,45 km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, rehabilitasi sejumlah pekerjaan pengairan dan jembatan gantung serta dukungan jalan dan jembatan DPPP Borobudur (12,37 km).
Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air menyediakan anggaran fasilitas perumahan sebesar Rp33,05 triliun untuk pembangunan dan peningkatan sistem pengolahan air minum (SPAM) berkapasitas 3.105 liter per detik, meningkat sebesar SPAM sebanyak 20.463 sambungan keluarga, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebanyak 15.550 KK, Sistem Pengelolaan Sampah dengan pelayanan sebanyak 114.310 KK.
Selain itu, pembangunan gedung-gedung publik seluas 37.880 m2, renovasi dan renovasi 485 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan dan renovasi 23 unit PTN/PTKIN, renovasi dan renovasi 25 pasar, serta pembangunan fasilitas olahraga di. total 30 unit.
Anggaran bidang perumahan sebesar Rp9,26 triliun dengan pekerjaan awal pembangunan rumah sebanyak 578 unit (8 tower), MIC apartemen tahun 2023-2024 sebanyak 2.316 unit (56 tower), serta kelanjutan pembangunan. rumah ASN, TNI dan Polri di IKN 2.585 unit (47 tower).
Pembangunan perumahan khusus terus dilakukan, seperti pembangunan rumah jabatan menteri di IKN sebanyak 36 unit, dan perumahan khusus pascabencana dan konflik sipil di Lebak (Banten) dan Pulau Haruk (Maluku) sebanyak 553 unit.
Pembangunan rumah swadaya BSPS melalui program buruh sebanyak 55.550 dan pembangunan PSU sebanyak 17.777.736.
“Pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur dengan program padat karya tunai (CWC) tahun 2024 disalurkan dengan dana yang tidak sedikit,” pungkas Basuki.