0
0
dianrakyat.co.id – Guna mewujudkan dekarbonisasi, pemerintah saat ini sedang condong ke arah kendaraan listrik, baik mobil penumpang, sepeda motor, maupun kendaraan niaga dengan memberikan berbagai insentif dan kelonggaran.
Khususnya, kendaraan listrik produksi dalam negeri mendapat diskon PPN (pajak tambahan) dan PPnBM (pajak penjualan barang mewah) sebesar 10% untuk menurunkan harga jual.
Insentif ini bisa Anda manfaatkan jika memiliki TKDN (Tingkat Dalam Negeri) di atas 40 persen. Saat ini mobil yang masuk dalam kategori tersebut adalah Hyundai Ioniq 5, Ioniq 5 N, Kona Electric, Wuling Air ev, BinguoEV, Chery Omoda E5, MG ZS EV dan lain-lain.
Tak hanya produk lokal, mereka juga memberikan subsidi pada kendaraan listrik yang statusnya masih impor penuh, dan BYD menjadi salah satu merek pertama yang mendapat insentif CBU (Completely Built Up).
Oleh karena itu, tak heran jika mobil listrik BYD yang diimpor dari China ke Indonesia, Dolphin, Atto 3, Seal, dan M6 masih bersaing harganya. Namun perlu diperhatikan bahwa itu hanya berlaku selama dua tahun.
Setelah itu, keempat mobil listrik tersebut harus diproduksi dalam negeri, kuotanya sama dengan impor, atau akan dikenakan denda di luar kompensasi yang diberikan pemerintah.
Di sisi lain, promosi mobil hybrid masih bergantung pada Kementerian Keuangan meski diusulkan Kementerian Perindustrian. Karena saat ini harga di toko masih lebih mahal dibandingkan model biasa.
Pasalnya pajak yang dikenakan mobil hybrid bergantung pada jumlah bahan bakar dan kapasitas mesin. Melihat rencana pemerintah memberikan insentif tersebut, PT Hyundai Motor Indonesia (HMDI) pun turut merespons.
Produsen mobil listrik terkemuka di Indonesia ini yakin pemerintah perlu mengambil keputusan tegas jika ingin mencapai netralitas bersih pada tahun 2060.
“Kami berharap pemerintah segera memberikan gambaran jelas apakah perintah ini ada atau tidak,” kata Chief Operating Officer PT HMID Fransiscus Soerjopranoto melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada dianrakyat.co.id Otomotif pada Rabu, 31 Juli 2024.
Ketidakpastian inilah, kata dia, yang menghambat pasar karena masyarakat masih menunggu pembelian karena tidak mau rugi jika harga mobil hybrid turun.
“Masyarakat umum bisa memahami retorika pemberian insentif hybrid untuk melindungi eksistensi industri otomotif saat ini,” ujarnya.
Soerjo, sapaan akrabnya, mengatakan hibrida masih bergantung pada mesin pembakaran dalam sehingga pemerintah perlu mengambil keputusan. Karena jika ingin lebih cepat menurunkan emisi tentu coba menggunakan mobil listrik.
“Hybrid itu bagian dari mesin pembakaran dalam. Jadi tergantung pemerintah mau ‘go’ ke mobil listrik atau ‘go’ ke mobil hybrid,” tegasnya.
Hyundai menjadi salah satu brand yang berkomitmen mengikuti keinginan pemerintah sejak kedatangannya di Indonesia, setelah mendirikan pabrik dan memproduksi mobil listrik secara lokal, saat ini brand asal Korea Selatan tersebut menjadi yang pertama mendirikan produsen baterai bersama LG.
“Ingat bahwa pemerintah memperkirakan ‘net zero carbon’ pada tahun 2060. Keberhasilannya bergantung pada tekad pemerintah, terutama dalam hal kebijakan di semua industri, termasuk otomotif. “Hyundai berkomitmen kembali untuk selalu mengikuti dan melaksanakan keputusan pemerintah,” lanjutnya. Harga MG 4 EV telah mengalami penyesuaian sebanyak tiga kali, sehingga sejak dirilisnya MG 4 EV pada tahun 2023 lalu, tercatat harganya telah mengalami tiga kali perubahan. dianrakyat.co.id.co.id 27 September 2024
