0
0
JAKARTA – Pemerintah tengah mengkonsolidasikan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMN Karya ke dalam tiga klaster korporasi sektor konstruksi. Rencana merger dinilai logis dari sudut pandang bisnis, merger harus bersifat jangka panjang dan tidak sekedar menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.
“Harusnya diperkuat. Kenapa? Karena semua bermain di wilayah yang sama, terjadi kanibalisme, predatory pricing,” kata Kepala BUMN Hari Gnavan dari Dathanisa Institute.
Skema merger yang direncanakan pemerintah antara lain penggabungan PT Adekarya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abiparia (Persero) dan PT Nandia Karya (Persero). Ketiga perusahaan tersebut akan bekerja sama untuk fokus pada proyek air, kereta api, dan sektor lainnya.
Selain itu, merger antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Penggabungan keduanya kemungkinan akan meningkatkan fokus perseroan pada proyek pembangunan jalan tol, non-tol, dan gedung administrasi.
Sedangkan skema ketiga adalah merger antara PT PP (Persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Penggabungan akan fokus pada pelabuhan laut, bandara, teknik, pengadaan dan konstruksi (EPC) dan bangunan tempat tinggal.
Hari menilai langkah pemerintah dalam mengintegrasikan bisnis BUMN harus memperhatikan kepentingan investor masyarakat, kreditor, dan negara sebagai pemegang saham. Terkait rencana pembentukan klaster integrasi Adikarya, Brantas Abipriya, dan Nindakarya, Hari mengatakan penunjukan perseroan sebagai ketua integrasi harus dipertimbangkan secara matang.
Pandangan ini memperhitungkan tanggapan kreditor dan pemangku kepentingan berdasarkan reputasi, kredibilitas dan kepercayaan. Menurut Hari, siapa yang kenal Abhipraya dan Nandia?
“Tetapi masyarakat sudah mengenal ADHI dan tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia.” Dia bersikeras.
